Aktivis KAMAKSI Turun ke Jalan, Desak KPK Usut Skandal Korupsi APBD Bupati Melawi

JAKARTA – Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) kembali menyuarakan pentingnya percepatan penanganan dugaan mega korupsi yang melibatkan Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa. Mereka berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengambil langkah tegas dan meminta Presiden Prabowo Subianto turut memberi perhatian khusus terhadap kasus ini.

Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses ini hingga ada kepastian hukum yang jelas.

“KAMAKSI menuntut KPK segera bertindak dalam menangani kasus ini secara pro justitia. Kami akan terus mengawal hingga ada transparansi dan kejelasan,” ujar Joko yang juga Koordinator Nasional Kaukus Eksponen Aktivis ’98 (KEA ’98) di Jakarta.

Baca Juga: KAMAKSI-KORTAK Geruduk Kejagung, Desak Usut Mega Korupsi Bupati Melawi

Fokus KAMAKSI: Indikasi Korupsi dan Penyalahgunaan Jabatan

KAMAKSI mengungkapkan beberapa temuan yang menjadi dasar tuntutan mereka terhadap KPK:

1. Lonjakan Kekayaan yang Tidak Wajar
   • Harta kekayaan Bupati Dadi Sunarya diduga melonjak drastis hingga Rp 100 miliar, tidak sebanding dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melawi.
   • Indikasi praktik korupsi dan nepotisme dalam pengumpulan kekayaan selama menjabat.
2. Dugaan Korupsi Proyek Air Bersih
   • Dari total proyek di 11 desa, hanya 10% yang terealisasi.
   • Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 25 miliar.
3. Potensi Kolusi dalam Pembebasan Pajak Perusahaan
   • Dugaan nihilnya pembayaran pajak oleh tujuh perusahaan, yang seharusnya menyumbang Rp 70 miliar ke kas daerah.
4. Penggelapan Anggaran Bibit Ternak
   • Dugaan pengadaan fiktif bibit ternak dengan anggaran Rp 25 miliar.
5. Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
   • Indikasi penyalahgunaan dana UPTD Puskesmas Ella Hilir pada tahun 2023.
6. Defisit APBD yang Mencurigakan
   • Indikasi defisit anggaran Rp 81 miliar pada 2022 yang tidak transparan.
7. Konflik Kepentingan dalam Proyek Infrastruktur
   • Pembangunan Gedung DPRD Melawi senilai Rp 30 miliar melibatkan Ketua DPRD yang merupakan adik kandung Bupati.

Baca Juga: Bupati Melawi Diduga Terlibat Mega Korupsi, KAMAKSI dan KORTAK Desak KPK Bertindak

KAMAKSI Siap Terus Mengawal Kasus Ini

Sekjen Kaukus Eksponen Aktivis ’98 (KEA ’98), R. Agung Gunawan, menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga ada kepastian hukum.

“Kami akan terus bergerak menyikapi kasus ini. Aksi lanjutan akan terus dilakukan sebagai bentuk perjuangan melawan korupsi yang merugikan negara,” ujar Agung.

KAMAKSI juga meminta agar pelantikan Bupati Melawi yang dijadwalkan pada 20 Februari 2025 di Istana Negara ditunda hingga ada kepastian hukum yang jelas.

Kini, publik menunggu langkah konkret dari KPK. Akankah kasus ini segera diusut secara tuntas? (Tim)