27 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Bicara: Pemerintahan Bebas KKN Mimpi atau Kenyataan?

JAKARTA ,DJITUBERITA.COM – Dua puluh tujuh tahun berlalu sejak Reformasi 1998 menggulingkan rezim Orde Baru, namun cita-cita utama reformasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dinilai masih jauh dari harapan. Alih-alih membaik, sejumlah kalangan menilai praktik korupsi kini justru semakin masif, sistemik, dan terstruktur.

Dalam forum bertajuk “98 Bicara: Refleksi 27 Tahun Reformasi” Pemerintahan yang Bebas dan Bersih dari KKN, Mimpi atau Kenyataan? yang digelar di Matraman, Jakarta Timur, Jumat (30/5/2025),

Para lintas aktivis reformasi kembali berkumpul untuk menyuarakan keresahan dan harapan terhadap arah bangsa.

Agenda yang Belum Tuntas

Koordinator acara, Rinanto Dwi Hantoro dari STIH Jagakarsa, menyampaikan bahwa forum ini bukan sekadar ajang nostalgia. “Ini adalah ruang refleksi kritis sekaligus pengingat bahwa perjuangan reformasi belum selesai. Pemerintahan bersih yang berpihak kepada rakyat adalah cita-cita bersama yang harus terus diperjuangkan lintas generasi,” ujarnya.

Para aktivis 98 menyuarakan sejumlah agenda penting, seperti:

Mewujudkan pemerintahan bebas KKN;
Merefleksikan capaian dan kegagalan pemberantasan korupsi selama 27 tahun;
Menyusun Resolusi Aktivis 98 sebagai rekomendasi kebijakan;
Mendorong reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan.

Kritik terhadap Pemerintahan Saat Ini

Salah satu sorotan tajam datang dari Joko Priyoski, aktivis 98 dari UNAS dan Ketua Umum DPP KAMAKSI. Ia menyoroti rangkap jabatan pejabat publik sebagai komisaris BUMN yang dinilai melanggar UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Pasal 17 huruf a UU Pelayanan Publik jelas melarang pejabat publik merangkap sebagai pengurus organisasi usaha. Ini harus menjadi perhatian serius Presiden Prabowo,” tegasnya.

Joko juga menyinggung dugaan praktik transaksional jabatan di BUMN dan isu keterlibatan sejumlah menteri dalam kasus korupsi dan judi online yang mencederai semangat reformasi.

Kepada Siapa Resolusi Ditujukan?

Hasil dari forum ini direncanakan akan dituangkan dalam “Resolusi Aktivis ’98 Bicara” yang akan diserahkan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan pimpinan lembaga-lembaga negara sebagai bentuk aspirasi publik.