Tutup Video
WhatsApp Image 2024-02-01 at 14.25.18
PlayPause
Berita NasionalBerita UtamaHukum & Kriminal

Mega Proyek KI Sadai Berpolemik ! Sejumlah Pengusaha Lapor PT RBA Ke Kejagung RI

483
×

Mega Proyek KI Sadai Berpolemik ! Sejumlah Pengusaha Lapor PT RBA Ke Kejagung RI

Sebarkan artikel ini

DJITUBERITA.COM – Sejumlah pengusaha yang notabene mitra bisnisnya pihak pengembang PT Ration Bangka Abadi (PT RBA) yang terletak di desa sadai kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan, mengajukan pelaporan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) Jakarta, pada Kamis Siang (30/11/2023).

Pihak pelapor membeberkan skandal besar di balik pembangunan Mega proyek di Kawasan Industri Sadai.
Laporan tersebut mengungkap dugaan praktik korupsi, pencucian uang dan mafia tanah yang melibatkan sejumlah pimpinan PT Ration Bangka Abadi ( PT RBA).

Yakni: Vindyarto Purbalinarko (Yanto Purba) selaku direktur,R Doddy Widodo Suasmoro selaku Komisaris,Zainul Miftah selaku komisaris dengan tuduhan perihal kejahatan di zonasi kawasan industri Sadai (KI Sadai).

Kronologis berawal dari proyek yang digadangkan pemerintah daerah Bangka Selatan yaitu proyek jangka panjang dan strategis di Kawasan Industri Sadai yang dimulai pada tahun 2018 lalu.

Menurut keterangan pelapor yang berprofesi sebagai pengusaha.
Diketahui dalam lampiran tersurat pelaporan atas nama Hangga Oktafandany SH, Gentur Setyarto, Herdy Sutheno,Muhfi Hamka Hasan dan Sugeng Prayitno ke Jaksa Muda Tindak Pidana khusus (Jampidsus) ke gedung kejaksaan agung Republik Indonesia (Kejagung RI) tertanggal 21 November 2023.

Dalam isi surat tersebut, Direksi dan Komisaris PT Ration Bangka Abadi diduga terlibat dalam serangkaian praktik korupsi yang melibatkan kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan instansi pemerintah.

Menurut laporan bahwa dokumen palsu seperti Penyusunan Masterplan dan Detail Engineering Design (DED) diserahkan kepada BUMN PT Bina Karya, tetapi pembayaran atas jasa mitra bisnis tidak terbayarkan.

“Pembangunan fisik kawasan industri ini diduga menggunakan dana dari BUMN PT Waskita Karya dan APBD Kabupaten Bangka Selatan tidak adanya pertanggungjawaban yang jelas,” ungkap Hangga Octafandany, salah satu pelapor yang juga seorang pengusaha sekaligus advokat.

Laporan tersebut menjelaskan bagaimana sejumlah proyek, termasuk pembuatan dokumen dan pembangunan fisik, dilakukan dengan dana publik tanpa adanya kepemilikan saham PT Ration Bangka Abadi oleh BUMN atau Pemerintah,” jelas Hangga.

Laporan juga mengungkapkan bahwa terlapor menggunakan skema pencucian uang dengan menerbitkan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) palsu yang melibatkan Bank-bank terkenal seperti HSBC dan Bank Mandiri dalam transaksi keuangan mencurigakan dengan nomor rekening terlapor sebagai tujuan dana hasil penipuan,”terang Hangga pada awak media.

Beberapa korban, termasuk Gentur Setyarso dan Herdi Sutheno, telah menyetorkan uang dalam jumlah besar ke terlapor berdasarkan SKBDN palsu. Kepolisian telah menerbitkan Surat Tanda Penerimaan Laporan sebagai bukti adanya tindakan penipuan ini,”lanjut Hangga.

Hangga menambahkan, ada dugaan mafia tanah juga menjadi fokus laporan terkait pembebasan tanah untuk Kawasan Industri Sadai pada tahun 2016.
Tanah seluas 200 hektar yang seharusnya dimiliki oleh PT Sadai Depo Lestari diduga dirampok oleh terlapor dengan bantuan kepala desa setempat. Serifikat Hak Guna Bangunan seluas 167 hektar dipertanyakan karena terlapor diduga melakukan perubahan nama kawasan industri tanpa izin yang sah,”ungkap dia.

Untuk itu ia mendesak Kejaksaan Agung untuk segera bertindak dan menyelidiki tuntas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terlapor.

Tambahan informasi bahwa polemik terkait kawasan industri Sadai ini, menciptakan kegemparan di kalangan publik dan investor. Tuntutan transparansi, pertanggungjawaban dan keadilan muncul dari berbagai pihak.

Publik menantikan langkah konkret dari pihak berwajib untuk mengusut tuntas praktik-praktik kriminal yang diungkapkan dalam surat laporan tersebut.

Sejumlah pihak berharap agar Kejaksaan Agung dapat memberikan kepastian hukum dan menindaklanjuti laporan tersebut dengan serius. Langkah-langkah hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah praktik-praktik serupa di masa mendatang.

Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan serius terkait pengelolaan dana publik dan pengawasan proyek-proyek besar. Kejelasan dan transparansi menjadi kunci dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap sektor industri dan pembangunan khususnya di kabupaten Bangka Selatan dan Provinsi kepulauan Bangka Belitung. (Vilzar red)

Sumber : Jejaring KBO Babel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *