Babel-Kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang mengguncang khayalak ramai telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Bangka Belitung (Babel) secara keseluruhan.
Ekonomi lokal mengalami penurunan drastis akibat terkuaknya berbagai kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi di perusahaan tambang timah, sebagaimana dilaporkan oleh Djituberita.com pada Sabtu (18/5/2024).
Dampak Ekonomi Lokal:
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Babel, pertumbuhan ekonomi lokal yang biasanya didukung oleh sektor pertambangan timah, kini mengalami kontraksi.
“Banyak proyek yang terhenti dan berkurangnya produksi timah berdampak langsung pada pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat,”ujar Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Toto Haryanto Silitonga dilansir media CNBC.
“Penurunan produksi timah yang drastis ini sangat mengkhawatirkan. Dampaknya tidak hanya pada sektor tambang, tetapi juga sektor-sektor lain yang terkait, seperti perdagangan, jasa, dan transportasi,” ujar Kepala BPS Bangka Belitung. Berdasarkan data BPS dalam kuartal II tahun 2024, ekonomi Babel mengalami penurunan signifikan,”sambungnya.
Angka proyeksi ini jauh lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang tumbuh 2,97 persen (yoy) dan periode yang sama tahun lalu yang masih positif 5,05 persen (yoy).
“Pada kuartal II ini, kontraksi akan terjadi karena penurunan nilai ekspor komoditas timah, yang berkontribusi signifikan terhadap ekonomi provinsi Bangka Belitung secara keseluruhan,” jelas Toto.
Di samping itu, ketidakpastian hukum dan kerugian finansial yang diakibatkan oleh korupsi ini membuat investor ragu untuk menanamkan modal mereka di Babel. Penurunan investasi ini memperparah kondisi ekonomi daerah, menambah beban pada anggaran daerah yang sudah terbatas.
Sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga terkena imbasnya, dengan banyak usaha yang terpaksa menutup operasional karena menurunnya daya beli masyarakat dan kurangnya dukungan finansial,”tambah Toto.
“Dampak ini sangat luas, tidak hanya mengurangi pendapatan daerah tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” tambah Kepala BPS.
Upaya pemerintah daerah untuk mengatasi krisis ini menjadi tantangan besar, mengingat besarnya dampak yang telah ditimbulkan termasuk kerugian ekologis lingkungan,”tutupnya.(*)
